Cheribon.id
49 Pejabat Pemkot Cirebon Berakhir Dimutasi, Edo: Jabatan Bukan Hadiah

49 Pejabat Pemkot Cirebon Berakhir Dimutasi, Edo: Jabatan Bukan Hadiah

Sebanyak 49 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon resmi dimutasi, Jumat pagi (28/11/2025). Seremoni rotasi dan mutasi tersebut dilakukan oleh Walikota Cirebon Effendi Edo di halaman Setda Kota Cirebon.

Dari 49 pejabat, di antaranya 16 pejabat pada jabatan administrator dari eselon III, 26 pejabat pada jabatan pengawas dari eselon IV, serta 7 kepala sekolah. Pada kesempatan itu, Walikota Cirebon Effendi Edo mengatakan mutasi dan rotasi adalah hal yang biasa di lingkungan pemerintah.

Jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijaga, dibuktikan melalui kinerja yang terukur, integritas yang kuat, dan profesionalisme.

Ia memastikan bahwa jabatan yang diemban adalah kinerja masing-masing ASN. Tidak ada yang membayar atau pun hadiah karena kedekatan. “Jabatan yang diemban bukanlah hadiah dan tidak ada yang membayar serupiah pun, semua dilihat dari kinerja, melalui manajemen talenta. Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar yang menuntut kesungguhan, ketulusan, dan dedikasi nyata bagi masyarakat Kota Cirebon," ujar Edo.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap pegawai yang hari ini menempati posisi baru telah melalui proses penilaian yang cermat dan objektif. Jabatan yang diemban bukan sekadar rutinitas atau seremoni formalitas, melainkan wujud nyata dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Cirebon.

Para pegawai yang dilantik hari ini adalah wajah baru yang diharapkan membawa energi segar dan semangat pembaruan bagi setiap perangkat daerah. Edo mengingatkan, amanah ini harus dibawa dengan kesungguhan dan kesadaran bahwa setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap kebijakan memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh warga.

“Jabatan ini hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memastikan berjalannya sistem merit, dan yang terpenting, meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menyampaikan tiga pesan kunci yang menjadi komitmen bersama. Pertama, integritas dan kualitas hasil. Ia mengingatkan bahwa birokrasi tidak boleh hanya sibuk pada proses, setiap tindakan harus menciptakan dampak nyata.

“Jika masyarakat Kota Cirebon tidak merasakan perubahan positif dari kerja kita, berarti ada yang salah. Jadikan setiap tugas sebagai ladang pengabdian yang murni,” pesannya.

Kedua yaitu adaptif, responsif, dan inovatif. Lingkungan strategis yang terus berubah menuntut kemampuan beradaptasi yang cepat. Wali Kota mengajak seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas dengan inovasi, memanfaatkan teknologi informasi, dan menghadirkan solusi yang nyata.

“Para Pejabat Fungsional adalah tulang punggung profesionalitas. Tingkatkan kompetensi, hadirkan keahlian yang berdampak bagi permasalahan kota,” ucapnya.

Ketiga, khusus bagi Kepala Sekolah yang baru dilantik, Wali Kota menekankan pentingnya menjadi pemimpin pembelajaran sejati, bukan sekadar manajer sekolah.

Pendidikan adalah fondasi masa depan Kota Cirebon, dan sekolah harus menjadi ruang yang aman, ramah, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Tidak ada tempat bagi kekerasan dan diskriminasi dalam pendidikan.

Katanya, Kinerja yang baik tidak dapat dicapai sendiri, melainkan melalui komunikasi yang sehat, koordinasi yang kuat, dan kerja sama yang harmonis. Kebersamaan menjadi kunci dalam setiap langkah pembangunan Kota Cirebon.

“Saya percaya Bapak dan Ibu yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan yang siap bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Cirebon,” imbuhnya.

Radar
Jalur Kuningan-Cirebon Berdebu, Pengendara Keluhkan Material Galian Kotori Jalanan

Jalur Kuningan-Cirebon Berdebu, Pengendara Keluhkan Material Galian Kotori Jalanan

Imbas aktifitas galian di wilayah Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jalur Cirebon-Kuningan dikeluhkan oleh para pengendara. 

Para pengemudi yang melintas dari arah Kuningan maupun sebaliknya, mengeluhkan material galian yang mengotori jalanan.

Material galian yang berserakan di jalanan, membuat debu beterbangan. Jika turun hujan, jalanan berubah menjadi licin dan membahayakan pengendara.

Selain membahayakan bagi keselamatan berkendara, debu yang beterbangan juga mengacam kesehatan bagi warga yang terdampak.

Kondisi tersebut, dirasakan langsung Faridz (23), warga Kecamatan Beber yang sehari-harinya sering melintas di jalur tersebut.

Menurutnya, aktifitas galian tanah di wilayah Kecamatan Beber, membuat jalanan penuh dengan debu dan pasir.

Kondisi tersebut, jelasnya, membuatnya pengendara menjadi terganggu dengan debu yang beterbangan yang juga bisa berimbas terhadap kesehatan.

"Lebih parah lagi kalau hujan turun, jalanan menjadi licin dan kendaraan menjadi kotor," ungkap Faridz, Sabtu 29 November 2025.

Dirinya yang saban hari pulang pergi Cirebon-Beber, harus ekstra hati-hati jika melintas jalanan tersebut.

Selain licin, serpihan pasir dan tanah yang berserakan di jalan menikung, bisa mengakibatkan kecelakaan jika pengendara tidak hati-hati dalam berkendara.

"Saat saya melaju kencang dan tiba-tiba harus menikung, saya sangat khawatir. Kondisi jalan yang berpasir dan tanah ini berbahaya," tuturnya.

Kondisi jalan yang berkelok dan menikung, ditambah dengan curah hujan yang sering terjadi di kawasan tersebut, membuat situasi semakin parah. 

"Iya setiap saya melewati jalan itu, saya merasa was-was. Apalagi ketika hujan turun, permukaan jalan menjadi lebih licin dan berbahaya untuk dilalui," tambahnya.

Pengendara lain juga mengeluhkan kondisi yang sama. Banyak dari mereka yang mengalami kotoran debu menempel di wajah dan kendaraan mereka, membuat perjalanan terasa tidak nyaman.

"Kondisi ini tidak hanya mengganggu, tetapi berdampak pada kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan," ucapnya.

Selain masalah kesehatan, para pengguna jalan juga mengkhawatirkan potensi kecelakaan yang bisa terjadi akibat jalan yang tidak terawat. 

"Saya berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi jalan ini. Ini sangat penting demi keselamatan semua pengguna jalan," pintanya.

Dengan kondisi tersebut, dirinya berharap ada upaya pencegahan dari pihak terkait jika aktifitas galian di wilayah tersebut memang memiliki izin resmi.

Dirinya mengusulkan perlunya tanda peringatan atau pengaman di sekitar area galian, agar kejadian yang tidak diinginkan menimpa para pengendara.

"Setidaknya, jika ada tanda peringatan sebelum ada galian, pengemudi bisa lebih waspada saat melintas di kawasan itu," pungkasnya.
Penemuan Mayat di Sungai Ciberes Gemparkan Warga Dompyong Kulon Kec. Babakan

Penemuan Mayat di Sungai Ciberes Gemparkan Warga Dompyong Kulon Kec. Babakan


Warga Dusun 4 Desa Dompyong Kulon, Kecamatan Gebang, Kab Cirebon, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di aliran Sungai Ciberes, Selasa (25/11/2025). Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB oleh seorang warga bernama Wahyu yang saat itu hendak memancing.

Menurut keterangan, Wahyu semula melihat sesuatu yang menyerupai tangan manusia mengambang di sungai saat sedang memancjng. Karena kaget, ia kemudian mendekat dan memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar jasad manusia. Panik, Wahyu langsung berlari sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar.

Proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Gebang, AKP Wawan Hermawan., S.H. Saat ditemukan, jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berusia 40–50 tahun, dalam kondisi sudah membengkak dan hanya mengenakan celana dalam.

Petugas kepolisian bersama warga dan anggota Koramil 2005 Babakan kemudian melakukan evakuasi dari lokasi sungai menuju daratan. Bahkan, salah satu wartawan Jabar Publisher, Adi alias Ucok, ikut membantu proses pengangkatan jenazah sambil melakukan peliputan di lokasi kejadian. Begitu juga dengan Kuwu Dompyong Kulon Khumaidi yang mengawal langsung jalannya evakuasi hingga selesai

Hingga saat ini, identitas korban belum diketahui. Jasad telah dibawa ke RSUD Waled untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian serta mencari keluarga korban. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut diminta segera menghubungi Polsek Gebang.

Desa Gembongan Mekar Gelar DD Tahap II 2025, Fokus ke Infrastruktur dan Kebudayaan

Desa Gembongan Mekar Gelar DD Tahap II 2025, Fokus ke Infrastruktur dan Kebudayaan


Pemerintah Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sukses merealisasikan Dana Desa (DD) tahap II Tahun Anggaran 2025. 

Fokus utama penggunaan dana tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan kegiatan nonfisik di bidang kebudayaan serta keagamaan.

Kuwu Gembongan Mekar, Kamaludin., S.H, Jumat (24/10/2025) menjelaskan bahwa pada tahap ini, anggaran digunakan untuk pembangunan rijit beton di Blok 4 RT 2, pembangunan saluran U-Ditch di Blok 3 RT 1 dan RT 3, serta pengaspalan jalan di depan kantor desa.

Selain infrastruktur, sebagian dana juga dialokasikan untuk kegiatan sosial nonfisik, seperti peringatan hari besar Islam (PHBI), peringatan HUT Desa Gembongan Mekar, dan sejumlah agenda kebudayaan lainnya yang bertujuan mempererat kebersamaan warga.

Kamaludin mengakui bahwa pembangunan di Gembongan Mekar memang belum sepenuhnya merata di semua blok. 

Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus mengupayakan pemerataan melalui program pembangunan pada anggaran Dana Desa di tahun-tahun berikutnya.

Kami ingin pembangunan di Gembongan Mekar ini berjalan terarah dan berkesinambungan. Pengawasan juga kami lakukan secara rutin, khususnya pada program infrastruktur, agar kualitas hasil pembangunan benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” tegas Kuwu Kamal, begitu dia akrab disapa.

Pemerintah desa berharap, melalui pelaksanaan Dana Desa tahap II ini, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam peningkatan fasilitas umum maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Empat Tersangka Pungli Dana PIP SMAN 7 Cirebon Ditahan Kejari

Empat Tersangka Pungli Dana PIP SMAN 7 Cirebon Ditahan Kejari

 KOTA CIREBON – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 7 Kota Cirebon memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan dalam ekspos kasus yang digelar Kejari pada Selasa malam, 22 Juli 2025. Dalam kesempatan itu, turut ditampilkan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai ratusan juta rupiah yang disita dari para tersangka.

Kepala Kejari Kota Cirebon, Muhamad Hamdan, menjelaskan bahwa keempat tersangka terdiri dari tiga orang internal sekolah dan satu orang dari pihak luar. Mereka masing-masing berinisial T (Wakil Kepala Sekolah), R (Staf Kesiswaan dan Guru), I (Kepala Sekolah), serta RN dari pihak eksternal.

“Keempat tersangka ini sejak awal telah bersepakat melakukan pemotongan dana PIP yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa SMAN 7,” ungkap Kajari.

Dari hasil penyidikan, total dana PIP yang dipotong oleh para tersangka mencapai Rp467 juta. Namun dari jumlah tersebut, Kejari berhasil mengamankan dan menyita uang sebesar Rp368 juta sebagai barang bukti.

“Sudah jelas bahwa dana PIP telah disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.

Menanggapi kemungkinan adanya pelaku lain, Kajari tidak menutup peluang penambahan tersangka baru. Ia menyatakan, proses penyidikan masih terus berlangsung dan akan dikembangkan lebih lanjut.

“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan. Saat ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya. (tim)
Pantas RI Kecanduan Impor BBM Singapura, Ini Rahasianya

Pantas RI Kecanduan Impor BBM Singapura, Ini Rahasianya

Singapura tidak diberkahi sumber minyak bumi yang melimpah. Namun, mereka mampu menjadi pusat industri pengolahan minyak dunia karena iklim bisnis yang baik, dukungan pemerintah, teknologi yang mumpuni, serta sumber daya manusia yang memadai.

Singapura telah lama menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan dan industri penyulingan minyak terbesar di dunia, dengan total kapasitas penyulingan minyak mentah sebesar 1,5 juta barel per hari (bph).

Dengan luas hanya 728,6 kilometer persegi, Singapura kerap dijuluki "Houston-nya Asia" karena begitu besarnya dan strategisnya industri minyak mereka di kawasan Pasifik.


Kilang-kilang minyak di Singapura secara kolektif membentuk pusat pengilangan terbesar ketiga di dunia, setelah Rotterdam dan Houston.

Jaringan perdagangan minyak negara ini membentang dari Teluk Persia hingga Asia Timur Laut, dan dari Australia hingga Pantai Barat Amerika Serikat.

Pasar spot Singapura, yang menjadi pusat perdagangan minyak di zona waktu Asia-Pasifik, telah menjadikan harga acuan dari Singapura sebagai patokan utama transaksi minyak bumi di kawasan.

Singapura, sebagai pelabuhan tersibuk di dunia, juga menjadi pusat pengisian bahan bakar minyak (bunkering) terbesar di dunia.

Mereka adalah salah satu produsen rig pengeboran lepas pantai terbesar, dan menjadi basis paling lengkap dan kompetitif di kawasan untuk layanan perbaikan, pemeliharaan, dan logistik dalam industri minyak dan gas lepas pantai.

Selain itu, Singapura juga menjadi pemimpin pasar untuk konversi FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) kelas atas dan rig jack-up, serta menjadi kantor pusat regional bagi sebagian besar pemain utama di industry minyak.

Output dari industri minyak dan gas serta petrokimia di Singapura dalam beberapa tahun terus melonjak hingga menembus US$ 60 miliar.

Berapa Produksi Hasil Minyak Singapura?

Total kapasitas pengolahan minyak mentah (refining) Singapura mencapai 1,5 juta barel per hari (bbl/hari). Jumlah ini menempatkan Singapura dalam peringkat kelima sebagai pusat pengilangan dan ekspor minyak terbesar di dunia, serta masuk dalam 10 besar eksportir petrokimia global.

Tiga kilang utamanya adalah:

Kilang milik ExxonMobil dengan kapasitas 605.000 bbl/hari di Pulau Ayer Chawan, kilang milik Royal Dutch/Shell dengan kapasitas 500.000 bbl/hari di Pulau Bukom, Singapore Refining Company dengan kapasitas 290.000 bbl/hari di Pulau Merlimau.

Sebagian besar ekspor produk minyak olahan ditujukan ke negara-negara tetangga seperti India, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat (AS).

Selain pusat industry refinery dunia, Singapura juga merupakan pelabuhan bunkering terbesar di dunia dan salah satu pusat pengisian bahan bakar kapal (marine bunkering) terkemuka di dunia, dengan rata-rata penjualan mencapai 45 juta ton metrik per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 15% dari penjualan global.

Kendati berstatus negara eksportir minyak, Singapura justru tidak memiliki cadangan minyak sama sekali. Mereka menggantungkan produksi ke impor.

Pada 2023, Singapura mengimpor sekitar 797.667 ribu barel per hari (bph) minyak mentah, sedikit menurun dibandingkan dengan 835.250 ribu bph pada tahun 2022.

Dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sekitar 1,3-1,5 juta bph, Singapura mengimpor hampir seluruh kebutuhan bahan baku untuk kilang-kilangnya.

Mayoritas impor minyak mentah Singapura berasal dari negara-negara Teluk Arab, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait.

Minyak mentah impor kemudian diolah kembali, sebagian untuk ekspor dan sebagian besar dikonsumsi.

Pada tahun 2023, Singapura mengekspor sekitar 75 juta ton ekuivalen minyak (Mtoe) produk minyak bumi olahan, yang berkontribusi terhadap total ekspor produk energi sebesar 76 Mtoe.

Singapura berada di peringkat keempat sebagai eksportir produk minyak olahan terbesar di dunia pada 2023.

Data Kantor Statistik Singapura menunjukkan nilai ekspor petroleum dan produk turunannya menembus US$ 76,15 miliar pada 2024 atau setara dengan Rp 1.238,96 triliun.

Produk tersebut di antaranya bensin, solar, avtur, hingga minyak pelumas. Indonesia merupakan salah satu pasar ekspor hasil pengolahan minyak Singapura.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor Petroleum Products, Refined (BBM) dari Singapura sepanjang Januari-Desember 2024 tercatat mencapai 15.072.544.366 kg dengan nilai US$ 11.404.019.938. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2023 sebesar US$ 10, 44 miliar.

Data Kementerian Perdagangan menjabarkan impor hasil minyak RI dari Singapura adalah bensin.

Mengapa Singapura Menjelma Menjadi Raksasa Minyak Dunia?

Lokasi yang strategis, iklim usaha yang baik, dan dukungan besar pemerintah membuat Singapura menjelma menjadi hub penting industri pengolahan minyak dunia.

Singapura berada di dekat dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, serta jaringan perdagangan antarbenua yang kuat.

Infrastruktur pengilangan, penyimpanan, dan distribusi minyak bumi Singapura memainkan peran penting dalam perdagangan energi global. Pulau Jurong menjadi pusat aktivitas energi utama dengan lebih dari 100 perusahaan internasional di bidang minyak bumi, petrokimia, dan kimia beroperasi di sana.

Singapura juga dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat baik, sistem hukum yang transparan, serta tenaga kerja yang terampil.

Bank Dunia secara konsisten menempatkan Singapura sebagai negara terbaik di Asia dan peringkat tiga besar secara global dalam kemudahan berbisnis. Mereka menawarkan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif.

Di antaranya tarif pajak perusahaan yang menarik, termasuk berbagai pembebasan pajak dan jaringan perjanjian pajak internasional yang luas. Pendaftaran bisnis cepat dan mudah, tanpa syarat modal minimum dan regulasi yang mendukung inovasi dan investasi asing.

Singapura juga memiliki proporsi pekerja berkeahlian tinggi tertinggi kedua di dunia, dengan lebih dari 70% penduduknya mampu berkomunikasi dalam dua bahasa atau lebih.

Pemerintah Singapura juga dikenal tepercaya, kompeten, dan stabil, dengan kebijakan yang konsisten mendorong penegakan hukum dan peraturan yang jelas serta ekosistem yang mendorong inovasi dan pertumbuhan industri.(cnbcindonesia.com)
Desa di Cirebon Diguyur Dana Koperasi Rp5 Miliar, Tapi Itu Utang! Siapkah Pengurus Tanggung Resikonya?

Desa di Cirebon Diguyur Dana Koperasi Rp5 Miliar, Tapi Itu Utang! Siapkah Pengurus Tanggung Resikonya?

Proses pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten dan Kota Cirebon berlangsung sangat cepat. Bahkan di Kabupaten Cirebon, tercatat sudah terbentuk sekitar 424 KMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan—lebih cepat dari tenggat waktu 30 Juni 2025 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

MUSDESUS PEMBENTUKAN PENGURUS KOPERASI MERPUT DI SALAH SATU DESA DI KEC BABAKAN.
Foto Ilustrasi

Setiap koperasi nantinya berpotensi menerima bantuan modal sebesar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar. Namun perlu dicatat: bantuan ini bukan hibah atau dana gratis. Melainkan pinjaman berjangka dari bank-bank milik negara (Himbara)—seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN—yang harus dikembalikan berikut dengan bunganya.

Ini Pinjaman, Bukan Hadiah

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Drs Dadang Suhendra MSi, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah bagian dari program pinjaman modal usaha tahap ketiga yang disalurkan melalui Himbara. “Bukan hibah. Ini pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan ketentuan perbankan,” tegas Dadang dalam kegiatan penyerahan akta pendirian dan SK koperasi di Gedung PCNU Cirebon pada Kamis, 3 Juli 2025.

Dadang menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional. Risiko kredit macet harus diantisipasi sejak awal, karena jika pinjaman gagal dikembalikan, tanggung jawab hukum dan finansial sepenuhnya dibebankan kepada pengurus koperasi.

Musdesus dan Peran Notaris

Pembentukan koperasi di tingkat desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan seluruh proses administrasi seperti akta dan SK notaris diselesaikan pada 16 Juni 2025—dua pekan lebih cepat dari target provinsi. Pemkab Cirebon bekerja sama dengan 29 notaris yang tersebar di tiap desa, dengan tarif jasa maksimal Rp2,5 juta per koperasi. Namun, pembayaran jasa notaris ini masih menunggu realisasi dari APBD Perubahan 2025.

Tantangan di Lapangan: Persepsi Dana dan Risiko Macet

Kekhawatiran muncul dari sejumlah pihak. Kuwu Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Maman Sudirman, mengungkapkan bahwa masyarakat desa cenderung menganggap dana pinjaman tersebut sebagai “uang dari pemerintah” alias gratis. “Mereka antusias saat meminjam, tapi seringkali tidak mau mengembalikan. Ini berbahaya,” ujarnya.

Potensi terjadinya kredit macet sangat nyata. Dalam hal ini, pengurus koperasi termasuk ketua pengawas desa dapat ikut terseret tanggung jawab hukum.


Kota Cirebon Tak Ketinggalan

Sementara itu, di Kota Cirebon, sebanyak 22 KMP telah resmi berdiri di setiap kelurahan. Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Dr Iing Daiman MSi, memastikan bahwa seluruh akta pendirian telah rampung bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan sudah diserahkan kepada Wali Kota.

Rencananya, launching nasional KMP akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025 dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kota Cirebon berharap koperasi bisa berkontribusi terhadap solusi sosial, seperti pengelolaan sampah hingga pengembangan usaha sembako, klinik, logistik, hingga peternakan.

Tidak Semua Dapat Dana Penuh

Terkait dana pinjaman, menurut Iing, pengurus koperasi tetap harus mengajukan proposal ke bank. Penyaluran dana juga dilakukan secara bertahap dan berdasarkan hasil kurasi, tidak otomatis langsung diberikan dalam jumlah penuh.

Semua proses akan dilakukan secara digital untuk transparansi dan efisiensi.

Gaji Pengurus Hanya Jika Untung

Soal gaji dan honor pengurus, baik di Kabupaten maupun Kota Cirebon, ditegaskan akan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus hanya boleh menerima honor jika koperasi meraih laba, dan besarannya ditentukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bila koperasi rugi atau bangkrut, pengurus tidak digaji, bahkan harus ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban pinjaman.

Dikawal Danantara

Dari sisi nasional, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa dana untuk program KMP disalurkan melalui bank Himbara yang tergabung dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini mengintegrasikan kepemilikan bank-bank penyalur dengan sistem investasi terkoordinasi.

Harapan vs Realitas

Pemerintah berharap KMP menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. Namun, fakta bahwa koperasi dibiayai oleh utang bank, bukan dana hibah, menimbulkan pertanyaan besar: Apakah seluruh pengurus dan anggota koperasi di akar rumput benar-benar siap menghadapi risiko finansialnya?

jabarpublisher

Formulir Kontak